KITAINDONESIASATU.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memulai langkah penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Bogor, Selasa 4 November 2025, kemarin, kedua pihak secara resmi menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Kesepakatan ini menjadi tahapan krusial sebelum pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026, yang dijadwalkan akan disampaikan dalam rapat paripurna pekan depan. Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyebut proses penetapan KUA-PPAS merupakan bagian dari perjalanan panjang penyusunan anggaran daerah yang harus tetap berpijak pada keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan efisiensi belanja.
“Ini tentu bagian dari perjalanan menuju penyampaian RAPBD yang insya Allah nanti kita jadwalkan pada pekan depan. Kami berharap kegiatan-kegiatan prioritas tetap bisa terlaksana, kemudian yang menjadi kebutuhan masyarakat juga bisa tetap dilaksanakan dengan tetap menyeimbangkan antara kebutuhan dan efisiensi,” jelas Adit, dalam keterangan persnya, Kamis 6 November 2025.
Adit menambahkan, DPRD berharap agar program yang dituangkan dalam KUA-PPAS 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Setiap kegiatan yang diusulkan perangkat daerah diharapkan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemkot Bogor menyepakati komposisi KUA-PPAS 2026 yang terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp2,954 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,057 triliun, serta pembiayaan daerah mencapai Rp102,502 miliar. Dengan demikian, total APBD Kota Bogor tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,067 triliun.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa prinsip efisiensi menjadi dasar utama dalam penyusunan KUA-PPAS 2026. Menurutnya, Pemkot Bogor berupaya menekan berbagai pengeluaran non-prioritas agar anggaran dapat lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat dan sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
