KITAINDONESIASATU.COM – Mochammad Afifuddin, Ketua KPU, tengah jadi pusat perhatian publik karena diduga menghabiskan anggaran hingga Rp90 miliar. Dana tersebut disebut-sebut dipakai untuk menyewa jet pribadi.
Jet pribadi itu dikabarkan digunakan sebanyak 59 kali oleh Afifuddin bersama beberapa anggota KPU lainnya, seperti Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat pada saat proses Pemilu 2024.
Namun, seorang pengguna Twitter bernama Zakki Amali menduga jumlah penerbangan Afifuddin memakai jet pribadi sebenarnya lebih dari yang terlapor di DKPP. Dugaan tersebut ia ungkap melalui akun @zakkiamali pada 27 Oktober 2025.
Dalam cuitannya, ia menulis, “Akan coba memberi konteks perjalanan jet pribadi KPU dari sudut pandang perisetnya yang adalah saya sendiri. Jumlah 59 itu yang dibuktikan di DKPP. Sebetulnya lebih banyak lagi perjalanannya. Mari kita lihat apakah masih tertarik dengan isunya,” tulisnya.
Zakki turut menunjukkan visualisasi rute penerbangan jet pribadi tersebut yang mencatat 59 rute. “Here we go! Ini adalah visualisasi rute jet pribadi KPU berjumlah 59 kali,” ungkapnya.
Meski begitu, ia menduga jumlah tersebut hanya mencakup 32,5 persen dari wilayah terpencil yang diperbolehkan dalam aturan pemerintah. Zakki juga menyebut jet yang digunakan seharusnya untuk pengiriman logistik, bukan untuk ditumpangi pejabat.
“Dari 59 rute tersebut hanya 32,5 persen ke daerah-daerah yang dianggap terluar menurut regulasi pemerintah. Dan ini semua mengangkut orang, bukan logistik. Padahal judul lelangnya ‘kendaraan untuk dukungan logistik’,” lanjutnya.
Berdasarkan temuannya, Zakki mendorong KPK turun tangan menyelidiki. “Laporan dugaan korupsi jet @KPU_ID sudah dilakukan sejumlah organisasi ke @KPK_RI beberapa waktu lalu, sekarnag giliran kita semua mendesak KPK buat menindaklanjuti,” tulisnya lagi.
Cuitan tersebut langsung viral dan ditonton lebih dari 107,6 ribu kali, dengan banyak netizen ikut meramaikan kolom komentar.
“Kalau netizen pintar kira-kira ‘peristiwa’ sangat penting apa sampai harus naik private zet, apakah demi mengamankan sesuatu agar sesuai dengan skenario,” ujar akun @abilalhanzhalah.
“59 saja sudah muak dengan putusan DKPP, apalagi lebih,” ucap akun @pprasetya2024.
“Harus diributin terus ini mah. Jangan sampai isunya redup. Kita harus terus bersuara atas kesewenang-wenangan, ketamakan, penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pelayan kita. Nyebelin banget,” tandas akun @tinylotus27 terkait dengan temukan DKPP atas perilaku Mochammad Afifuddin tersebut. (*)
