KITAINDONESIASATU.COM – Wacana pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali memicu gelombang penolakan keras dari berbagai kalangan, terutama aktivis hak asasi manusia (HAM) dan organisasi masyarakat sipil. Kritik tajam ini muncul tak lama setelah Kementerian Sosial mengusulkan nama Soeharto ke Dewan Gelar.
Para penolak berargumen bahwa pemberian gelar pahlawan akan mencederai semangat Reformasi dan mengabaikan sejarah kelam pelanggaran HAM berat yang terjadi selama 32 tahun masa kepemimpinan Orde Baru.
Organisasi seperti Amnesty International Indonesia secara tegas menolak usulan tersebut, menyatakan bahwa hal itu sama dengan mengkhianati penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu dan melukai perasaan para korban yang hingga kini belum mendapat keadilan.
Kontroversi ini menyoroti pandangan yang terbelah; di satu sisi ada pengakuan atas jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan peran militernya di awal kemerdekaan, di sisi lain terdapat catatan buruk terkait praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta kekerasan politik.
Keputusan akhir kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang harus mempertimbangkan pro dan kontra historis yang sangat kuat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, nama mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu Pahlawan Nasional diusulkan masyarakat dan disampaikan ke pemerintah yang diketuai oleh Fadli Zon. Semua usulan tersebut dipertimbangkan tim sebelum diputuskan.
Selain Soeharto, ada nama lain yang diusulkan jadi Pahlawan Nasional yakni Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mantan Presiden Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia selama hidupnya. (*)
