News

Sembilan Kota Berebut Lahan, Begini Strategi Bogor Dorong Hunian Murah

×

Sembilan Kota Berebut Lahan, Begini Strategi Bogor Dorong Hunian Murah

Sebarkan artikel ini
lahan
Dedie A. Rachim bersama perwakilan pemerintah daerah dan Kementerian PKP dalam Rakor membahas percepatan program Satu Juta Rumah di Jawa Barat. (KIS/ist)

KITAINDONESIASATU.COM- Keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam merealisasikan program satu juta rumah di Jawa Barat. Isu tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama sembilan kota di Jawa Barat, yang dihadiri langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Forum yang digelar di Kantor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis 2 Oktober 2025, itu turut melibatkan pengembang, perbankan, instansi, lembaga, asosiasi perumahan/permukiman, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Rakor ini menjadi wadah orkestrasi percepatan serta strategi pemerintah provinsi, daerah, dan pusat untuk menyamakan langkah konkret sekaligus mengidentifikasi persoalan yang menghambat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Jadi yang dibahas itu kesiapan masing-masing daerah dalam program satu juta rumah di Jawa Barat, kendala apa saja yang dihadapi, kemudian bagaimana langkah yang akan diambil termasuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Dedie Rachim.

Menurut Dedie, hampir seluruh kota di Jawa Barat menghadapi kendala keterbatasan lahan untuk mengakses Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program pemerintah ini memberikan dukungan likuiditas untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi MBR agar memiliki hunian layak.

“Itu yang kemudian dicarikan pemecahan masalahnya, apakah memungkinkan aset daerah diikutsertakan atau ada alternatif lain seperti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Satgas BLBI DJKN Kementerian Keuangan, atau bisa juga HGU yang sudah tidak lagi dilakukan langkah pembangunan. Jadi alternatif itu yang kami usulkan dari Kota Bogor,” tambahnya.

Selain itu, sejumlah daerah juga mendorong adanya inovasi dalam pengembangan hunian. Misalnya, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk mengombinasikan pasar dengan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan.

“Jadi banyak hal yang dicari alternatif jalan atas ketersediaan lahan agar pemenuhan perumahan permukiman ini bisa cepat terealisasi seperti yang diharapkan oleh semua,” jelas Dedie.

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Temenggung, yang mewakili Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai strategi agar target program satu juta rumah dapat tercapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *