“Kebetulan di anggota kami ada yang pengusaha pemotongan sapi nya, pemotong ayamnya, penggilingannya, tukang cabe nya, nah itu kami berkumpul semua dalam satu wadah ini memajukan usaha bersama-sama. Nilainya kita perputaran uang ya perhari itu di Kabupaten Bekasi sampai 1,5 milyar perputaran uang dari pengusaha bakso yang ada di kabupaten Bekasi ini,” ungkapnya.
Sayangnya, besarnya nilai transaksi yang cukup besar itu tidak diimbangi dengan dukungan Pemerintah Daerah, pasalnya saat ini para pedagang masih mendapatkan suplai sapi dan ayam untuk memenuhi kebutuhan produksi bakso dari luar daerah Kabupaten Bekasi.
Jika melihat potensi yang ada, kata Bambang sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki industri peternakan sendori yang mampu memenuhi kebutuhan daging sapi dan ayam di pasar para pelaku UMKM pedagang bakso tersebut, karena menurutnya di seluruh pasar yang ada memiliki tempat penggilingan daging.
“Harusnya potensi ini harus dikembangkan dan didukung oleh pemerintah daerah, mengingat di Kabupaten Bekasi ini belum punya suplai sapi secara langsung kita masih suplai sapinya dari Darmajaya Jakarta,” ucapnya.
Bahkan secara nasional, menurut Bambang kebutuhan daging sapi masih mengandalkan impor dari sejumlah negara seperti Australia, Brazil, dan India. Sehingga kenaikan harga kerap terjadi dampak dari kondisi politik luar negeri yang membatasi pasokan impor daging sapi.
Dari kebutuhan nasional terhadap daging sapi mencapai 700 ribu ton pertahun, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu menopang diangka 400 ribu ton pertahunya, sedangkan sisanya sebanyak 300 ton harus mengandalkan dari impor.
“Nah ada kalanya pengaruh global kaya perang rusia kemarin itu kadang-kadang mereka menyetop ekspor nya pak, dari negara itu, makanya atas kebijakan luar negeri ini kadang-kadang harga daging yang tadinya mungkin di harga 90 ribu perkilo bisa sampai 120 ribu perkilo,” tuturnya.
Selain terkendala suplai pasokan bahan baku daging, para pedagang juga mengaku kerap terbentur oleh persyaratan pengajuan kredit usaha dari perbankan yang dirasa menyulitkan mereka dalam mengembangkan usahanya tersebut.
“Harapan saya selama ini kan perbankan rada sulit untuk memberikan kredit pinjaman modal dengan KTP daerah, nah itu sulit itu saya berharap pemerintah pusat mengadakan program KUR itu yang namanya KTP nasional dimana pun perbankan ya harusnya bisa memfasilitasi,” terangnya.
