DPRD Kota Bogor

Kondisi aspal Jalan Jalak Harupat yang mulai terkelupas dan meninggalkan butiran di permukaan jalan, dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat hujan. (Kis/ist)

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit membahas persoalan layanan pasien emergency dan sistem rujukan dalam pertemuan di Gedung DPRD Kota Bogor. (Kis/ist)

Anggota DPRD Kota Bogor dapil Bogor Timur dan Tengah, Fraksi Partai Demokrat, Subhan menyoroti kebijakan pembukaan segel Michan Cafe yang dinilai berpotensi memicu konflik dengan warga. (Kis)

Ketua Pansus DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus (kemeja biru muda) bersama Anggota Pansus DPRD Kota Bogor, H. Tri Kisowo Jumino (kemeja batik), saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Kota Bogor. (Kis/ist)

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor menerima audiensi warga Katulampa yang menyampaikan penolakan terhadap peredaran minuman beralkohol di lingkungan permukiman. (Kis/ist)

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama jajaran Pemerintah Kecamatan Bogor Barat dan DPRD Kota Bogor usai Musrenbang Kecamatan Bogor Barat yang membahas penataan kawasan dan arah pembangunan wilayah. (Kis/ist)

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menghadiri pelantikan pejabat Pemkot Bogor yang diharapkan memperkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. (Kis/ist)

Jajaran Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar pertemuan dengan OPD Kota Bogor sebagai langkah awal mempererat koordinasi dan sinergi kelembagaan (Kis/ist)

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rifky Alaydrus berdiskusi dengan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Muttaqin terkait pengawasan proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. (Kis/ist)

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Rifki Alaydrus, menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan transparansi dalam seleksi direksi Perumda Tirta Pakuan (Kis/ist)

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam rapat Komisi IV. (KIS/ist)

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, S.Si., M.Si., memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Kota Bogor. (Kis/ist)

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyampaikan penjelasan Raperda tentang Bangunan Gedung dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor. (Kis/ist)

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim didampingi Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memberikan penjelasan terkait program pembangunan saat dialog interaktif Refleksi Akhir Tahun PWI Kota Bogor. (Kis/Nick)

Politisi Partai NasDem yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andhika Putra, mendampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat meninjau fasilitas gedung SDN Cimanggu dan SDN Kencana 1 yang baru diresmikan. (Kis/ist)

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menerima penghargaan Inovasi Kebijakan Perlindungan Guru pada detikJabar Awards 2025. (Kis/ist)

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, saat memberikan masukan terkait sosialisasi DTSEN dalam rapat kerja bersama Dinsos Kota Bogor. (Kis/ist)

KITAINDONESIASATU.COM- Di tengah persaingan ketat sektor perdagangan dan menurunnya daya saing pasar rakyat akibat maraknya transaksi digital, Komisi II DPRD Kota Bogor menekan pentingnya transformasi besar-besaran pada pengelolaan pasar daerah. Dorongan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor yang membahas capaian kinerja, rencana bisnis, dan target 2026, Rabu 10 Desember 2025, kemarin.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan bahwa pengelolaan pasar harus semakin profesional untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan yang selama ini menekan laba perusahaan, sementara di sisi lain Perumda PPJ masih dibebani kewajiban penyelesaian hutang hingga tahun depan.

“Jadi dengan beban hutang yang tersisa Rp1,1 miliar, kami harap bisa diselesaikan pada 2026 dan dapat menunaikan kewajiban yang baru yakni memberikan deviden kepada Pemkot Bogor di 2027 agar dapat mendongkrak PAD kita,” kata Hasbi.

Komisi II juga meminta kepastian terkait rencana renovasi Pasar Bogor, Plaza Bogor, serta arah rencana bisnis PPJ lima tahun mendatang.

“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II, Edi Kholki Zaelani, menambahkan bahwa PPJ perlu menyusun kajian strategis sebagai upaya memenangkan persaingan dengan pasar terbuka dan platform belanja online yang terus berkembang.

“Saya berharap PPJ terus meningkatkan kinerjanya dan membuat kajian serta pengelolaan pasar yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi maraknya jual beli daring dan ada inovasi untuk terus menghidupkan pasar-pasar,” pungkasnya. (Nicko)

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyampaikan laporan pembahasan Raperda dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor. (Kis/ist)