Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, kemudian memberikan penjelasan mengenai anggaran futsal. Ia menyebut pemerintah mengalokasikan Rp20 miliar pada 2026 untuk FFI melalui PSSI. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan tim nasional futsal.
Yunus menegaskan, penggunaan APBN memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Laporan keuangan PSSI juga diaudit setiap tahun dan disampaikan dalam kongres.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres,” kata Yunus.
Namun, Yunus membedakan anggaran negara dengan sumber pendanaan organisasi lainnya. Menurut dia, persoalan tunggakan subsidi klub dan tidak tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) perlu ditelusuri melalui pengelolaan dana non-APBN.
Karena itu, PSSI berencana memeriksa sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban FFI kepada klub dan asosiasi futsal provinsi.
