“Isu penyelewengan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON tidak dapat diterima. Kami memiliki dua Satgas yang bertugas mengawasi seluruh proses, dari pengambilan keputusan hingga implementasinya di lapangan. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan transparansi adalah prioritas kami,” ujar Dito Ariotedjo dengan tegas.
Menpora juga meminta publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Menurutnya, beberapa foto dan video yang beredar di media hanya menunjukkan sebagian kecil masalah tanpa melihat keseluruhan pelaksanaan yang sebenarnya.
“Setelah pembukaan PON, saya melihat beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, tetapi itu hanya contoh kasus kecil. Saya minta kepada semua pihak untuk melihat keseluruhan pelaksanaan, bukan hanya satu atau dua contoh,” jelas Dito.
Dalam kesempatan yang sama, Menpora juga memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai tuan rumah PON untuk terus meningkatkan persiapan di masa mendatang.
Ia menekankan bahwa perhelatan sebesar PON membutuhkan persiapan matang setidaknya empat tahun sebelum acara berlangsung. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa segala infrastruktur, fasilitas, dan kebutuhan teknis lainnya siap tepat waktu.
“Kami berharap ke depan, tuan rumah harus lebih siap dalam segala aspek, terutama dalam mempersiapkan venue dan infrastruktur. Persiapan minimal empat tahun sebelum pelaksanaan PON adalah hal yang wajib dilakukan, agar acara ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses,” tambah Dito.
