KITAINDONESIASATU.COM – Nama Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Haji Muhidin, tengah jadi sorotan setelah videonya melantik anak kandungnya sendiri sebagai Komisaris Non Independen Bank Kalsel viral di media sosial. Bank Kalsel merupakan salah satu BUMD penting di provinsi tersebut.
Nama Hj Karmila Muhidin, anak dari Haji Muhidin, tercatat resmi menjabat sebagai Komisaris Non Independen. Keputusan ini menuai kritik karena dianggap memperlihatkan betapa mudahnya jabatan strategis diberikan kepada anggota keluarga tanpa rasa malu, memunculkan kembali isu dinasti politik.
Di tengah viralnya pelantikan itu, masyarakat juga penasaran dengan sosok Haji Muhidin sendiri. Diketahui bahwa ia kembali terpilih sebagai Gubernur Kalsel untuk periode 2025–2030, menggantikan Sahbirin Noor lewat Pemilu.
Gubernur Kalsel Haji Muhidin Angkat Anak Jadi Komisaris Bank Kalsel
Muhidin maju bersama Hasnuryadi di Pilgub Kalsel 2024 dan menang telak dengan total perolehan 1.629.456 suara sah, jauh di atas pasangan Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie yang hanya meraih 348.118 suara.
Muhidin adalah tokoh politik dan birokrat senior yang berasal dari Binuang, Kabupaten Tapin, Kalsel. Ia lahir pada 6 Mei 1958, menikah dengan Fathul Jannah, dan memiliki empat orang anak. Ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Guru Olahraga (SGO) Banjarmasin tahun 1980, lalu menjadi guru olahraga selama 24 tahun, dari 1980 hingga 2004.
Karier politiknya dimulai saat ia terpilih sebagai anggota DPRD Tapin periode 2004–2009, lalu sempat menjadi anggota DPRD Kalsel pada 2009–2010. Ia mundur demi maju sebagai calon Wali Kota Banjarmasin dan terpilih menjabat dari tahun 2010 hingga 2015.
Pada Pilgub Kalsel 2015, Muhidin sempat mencalonkan diri dari jalur independen berpasangan dengan Gusti Farid Hasan Aman, namun kalah dari Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan. Ia kembali ke kontestasi sebagai calon wakil gubernur mendampingi Sahbirin pada periode 2021–2024 dan memenangkan pemilu tersebut.
Muhidin akhirnya naik menjadi Gubernur Kalsel menggantikan Sahbirin Noor, yang tersandung kasus OTT terkait dugaan suap proyek pada Oktober 2024.
