KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR akan mengkaji tunjangan dana pensiun seumur hidup yang diberikan kepada anggota DPR. Pasalnya, mereka hanya bekerja 5 tahun tapi berhak mengantongi uang pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok.
Sebelumnya, uang pensiunan bagi anggota DPR ini mendapat kritikan dari masyarakat. Mereka menilai pemberian uang pensiun bagi anggota DPR tidak patut dilakukan karena kerja para wakil rakyat itu hanya sebentar yakni 5 tahun. Bahkan ada yang beberapa tahun karena terkena pergantian antar waktu.
“Masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kami akan kaji. Kami anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI,” katanya di Gedung DPR.
Dasco memastikan persoalan dana pensiun anggota DPR ini akan dibahas dalam rapat pada masa persidangan yang akan datang.
“Tidak hanya aspirasi mengenai pembangunan di daerah, tapi juga termasuk aspirasi tentang DPR sendiri. Kami akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut uang pensiun yang diterimanya sebagai eks pimpinan DPR berjumlah Rp 3.200.000.
Pemberian uang pensiun pimpinan dan anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Selain itu, Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menjelaskan besaran gaji pokok, tunjangan, hingga uang pensiun anggota DPR RI, yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.(*)
