… lanjutan Jusuf Muda Dalam
Di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ia sebagai anggota fraksi PNI di DPR, menempati bagian Ekonomi dan Keuangan.
Dua tahun kemudian, pada 1956, Margono Djojohadikoesoemo, orangtuanya Soemitro Djojohadikoesoemo, tertarik dengan kecerdasan Jusuf Muda Dalam.
Margono mengajak JMD masuk sebagai staf Bank Negara Indonesia (BNI). Kariernya melesat cepat, karena pada 1957 ia telah duduk sebagai Direktur BNI.
Dua tahun kemudian, pada 1959, ia duduk sebagai Presiden Direktur BNI hingga di angkat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral merangkap sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 1963.
Pada 1964 di tengah gencarnya Presiden Soekarno melancarkan politik konfrontasi terhadap kekuatan imperialisme barat, JMD mempunyai konsep untuk menjadikan Bank Indonesia dan perbankan nasional sebagai Bank Berjuang.
Dari konsep inilah gagasan Bank Tunggal mulai di rumuskan, di rencanakan dan di laksanakan pada Juli 1965. Ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dari 1963 hingga 1966.
Namun bank tunggal hanya berusia singkat. Ketika peristiwa 30 September 1965 yang kontroversial meletus, rezim Soeharto membubarkan PKI.
Tidak itu saja, Soeharto juga menangkapi orang-orang dekat Soekarno, termasuk Jusuf Muda Dalam yang saat itu sebagai Menteri Urusan Bank Sentral di kabinet pemerintahan.
Enam bulan setelah peristiwa 30 September 1965, tepatnya pada 18 Maret 1966, JMD termasuk 15 menteri yang di tangkap Soeharto dengan tuduhan yang di buat-buat, terlibat atau terkait PKI.
Alasan lucu Soeharto adalah ia melindungi 15 menteri tersebut dari ancaman masyarakat yang marah, karena masyarakat menuduh mereka terlibat atau terkait PKI.
Padahal, sudah jelas, sejak 1951 JDM keluar dari PKI dan bergabung di partai yang berideologi nasionalis, yakni PNI.
Anehnya, 15 menteri yang katanya di lindungi Soeharto nasibnya mengenaskan. Ada yang mati di penjara dan beberapa tewas di luar penjara.
Surat pengangkapan dan penahanan atas Jusuf Muda Dalam, secara resmi baru di keluarkan pada 18 April 1966 oleh Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).
