KITAINDONESIASATU.COM – Effendi Simbolon, seorang politisi senior yang telah berkarir panjang di dunia politik Indonesia, kini menjadi sorotan setelah dipecat oleh PDIP. Pemecatan ini berawal dari tindakannya yang mendukung pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024, yang dinilai bertentangan dengan keputusan partai yang mendukung calon lain.
Namun, ini bukan pertama kalinya Effendi Simbolon berselisih dengan PDIP. Sejak lama, ia telah menciptakan kontroversi dengan langkah-langkah politiknya yang tidak sejalan dengan kebijakan partai.
Effendi Simbolon Dipecat PDIP, Ini Jejak Kontroversinya
1. Mengundang Prabowo di Acara Rakernas Simbolon
Salah satu tindakan pertama yang menimbulkan kontroversi adalah ketika Effendi Simbolon mengundang Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara Rakernas Marga Simbolon pada pertengahan 2023. Meskipun PDIP sudah memberikan instruksi tegas kepada seluruh kadernya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), Effendi justru membawa Prabowo, yang merupakan rival Ganjar dalam Pilpres 2024.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, menyatakan bahwa partai menganggap langkah ini sebagai bentuk pelanggaran disiplin, karena setiap kader PDIP harus tegak lurus mendukung calon yang telah ditentukan partai. Pada saat yang sama, putra Effendi, Gradio Simbolon, juga menunjukkan kekagumannya pada Prabowo, bahkan sempat berbincang langsung dengan sang calon presiden. Langkah ini menambah ketegangan dalam hubungan Effendi dengan PDIP.
2. Menyebut Prabowo Cocok Memimpin Indonesia
Tidak berhenti di situ, pada Juli 2023, dalam acara yang sama, Effendi Simbolon mengungkapkan pandangannya bahwa Prabowo adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Pernyataan ini langsung bertentangan dengan sikap PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo. Effendi bahkan mengaku bahwa ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Prabowo meski statusnya sebagai kader PDIP. Ia menganggap Prabowo sebagai sosok yang andal dan mampu mengatasi berbagai tantangan bangsa.
Pernyataan ini menjadi salah satu titik puncak ketegangan antara Effendi dan PDIP. Sikapnya yang terbuka mendukung Prabowo jelas merupakan tindakan pembangkangan terhadap keputusan partai, yang pada akhirnya memicu langkah disipliner oleh PDIP.
3. Tak Masuk Daftar Caleg di Pileg 2024
Pada Pemilu Legislatif 2024, Effendi Simbolon tak masuk dalam daftar calon legislatif (caleg) dari PDIP. Meskipun ia memiliki rekam jejak yang panjang sebagai anggota DPR sejak 2004, keputusan PDIP untuk tidak memasukkan namanya dalam daftar caleg semakin menambah ketegangan dalam hubungan keduanya. Effendi, meskipun tak mengungkapkan alasan resmi dari partai, mengaku bahwa ia tidak maju sebagai caleg karena kesadaran pribadi. Ia merasa sudah cukup lama berkarir di DPR dan ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengambil alih.
Keputusan ini dipandang banyak pihak sebagai bentuk sanksi dari partai terhadapnya, mengingat berbagai sikap politik Effendi yang tidak sejalan dengan PDIP. Ketidakhadirannya dalam daftar caleg semakin menegaskan bahwa hubungan antara Effendi dan PDIP sudah mencapai titik yang tidak dapat dipulihkan.
4. Hadir dalam Deklarasi Dukungan Ridwan Kamil
Kontroversi semakin memuncak ketika pada 18 November 2024, Effendi Simbolon hadir dalam deklarasi dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada Jakarta. Saat itu, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil, yang akrab disapa RK, mengungkapkan bahwa Effendi adalah kader PDIP yang mendukung RK di Jakarta. Bahkan, Effendi dikabarkan akan membawa lebih dari 7.000 warga Batak di Jakarta untuk mendukung pasangan tersebut.
Keputusan Effendi untuk mendukung Ridwan Kamil, calon gubernur yang tidak didukung PDIP, dianggap sebagai tindakan yang sangat melanggar aturan dan garis kebijakan partai. Keputusan ini memicu reaksi keras dari para petinggi PDIP, yang menyatakan bahwa tindakan Effendi merupakan bentuk pembangkangan yang tidak bisa dibiarkan.
5. Pemecatan dari PDIP
Pada akhirnya, PDIP resmi memecat Effendi Simbolon sebagai anggota partai. DPP PDIP mengeluarkan surat keputusan pemecatan yang menyatakan bahwa Effendi telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, disiplin partai, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP. Pemecatan ini disebabkan oleh sikap Effendi yang tidak mengindahkan instruksi partai terkait dukungan calon gubernur di Pilkada Jakarta, yang mendukung pasangan RK-Suswono, bukan calon yang telah ditentukan partai.
Djarot Syaiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, menegaskan bahwa pemecatan ini dilakukan untuk menegakkan disiplin partai dan menjaga integritas PDIP sebagai partai yang berpegang pada garis kebijakan yang telah ditetapkan. Pemecatan Effendi ini menjadi sinyal tegas dari PDIP bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan pembangkangan dari para kadernya.
Perjalanan politik Effendi Simbolon yang panjang di PDIP berakhir dengan pemecatan yang menjadi buah dari berbagai kontroversi yang ditimbulkan. Dari dukungannya terhadap Prabowo Subianto hingga langkahnya mendukung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta, Effendi Simbolon telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kebijakan PDIP. Pemecatan ini menunjukkan betapa ketatnya disiplin yang diterapkan dalam PDIP, yang tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang melanggar aturan.
Sebagai politisi yang sudah berpengalaman, Effendi Simbolon tentu menyadari risiko yang dihadapi ketika mengambil sikap politik yang berbeda dengan partai. Meskipun demikian, jejak kontroversinya memberikan pelajaran tentang pentingnya kesetiaan dan kedisiplinan dalam berpolitik, khususnya di dalam sebuah partai politik besar seperti PDIP.
