KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju (2019 – 2024) setelah sebelumnya menjabat posisi yang sama pada Kabinet Kerja sejak 27 Juli 2016 menggantikan Ignasius Jonan.
Mantan Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ini dikenal sebagai salah satu menteri yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, ia selalu menjadi pilihan sejak Presiden Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Sebagai Menteri Perhubungan, Budi Karya dinilai cukup sukses dalam menangani mudik lebaran pada tahun 2018 dan tahun 2019. Namun ternyata, selama mengusi jabatannya, ia tak mau komplain ke Menteri Keuangan Sri Mulyani meski anggarannya cekak.
Budi menegaskan, setiap tahun Kementerian Perhubungan mengajukan pagu anggaran, dan ini adalah nominal yang seharusnya ia dan jajaran terima untuk melaksanakan program kerja. “Rata-rata (anggaran) yang kita dapat 30 persen dari itu (usul pagu anggaran),” katanya, Selasa (1/10).
“Tapi, kami Kementerian Perhubungan adalah satu kementerian yang tidak pernah komplain sama Ibu Sri Mulyani. Kita tahu Bu Sri Mulyani susah mengatur pembagian anggaran,” jelas Budi.
Oleh karena itu, Budi menekankan Kemenhub bekerja dengan skala prioritas. Penetapan ini juga mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo. Apalagi Budi terus terngiang ucapan Presiden Jokowi agar suatu program jangan sampai diulang-ulang.
“Pak Jokowi ngomong, ‘Itu ya kalau kalian merencanakan, jangan yang sudah dicanangkan itu diteruskan, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tersebar di mana-mana, (tapi) gak berdampak’,” tutur Budi.
“Dilakukanlah suatu konsep bahwa Kementerian Perhubungan tugas utamanya adalah mendukung pariwisata dan pertumbuhan di sektor-sektor logistik,” tambah Budi.
Khusus pada RAPBN 2025, anggaran Kemenhub sebesar Rp24,76 triliun. Lalu, mereka mendapatkan tambahan anggaran Rp6,69 triliun menjadi Rp31,45 triliun pada tahun depan. (*)
