Dalam pidatonya di Peru, dihadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (Alenia 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14/11). Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang Kepala Negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.
Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. Ucapan terimakasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Professor Dasco menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. Sebab, menurut prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.
Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi
dan hilirisasi.
Jumhur Hidayat, ketua Serikat Buruh terbesar KSPSI, yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di istana, akan mendiskusikan soal upah. Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim2 pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. Dengan Presiden mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.
