Oleh: Dr. H. Mohammad Syawaludin. MA
Dosen pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang
Perang dagang global telah menciptakan ketimpangan struktural yang semakin memperlebar jurang sosial-ekonomi antarnegara dan antarkelompok sosial. Salah satu pemicu utamanya adalah kebijakan proteksionis yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump, khususnya melalui peningkatan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang utama, yang memicu reaksi serupa dan eskalasi konflik dagang global.
Fenomena ini berdampak pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek pengurangan kemiskinan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kajian ini mengkaji bagaimana sistem ekonomi berbasis nilai sosial dapat berperan dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak ketidakpastian ekonomi global.
Dengan pendekatan sosiologis dan analisis literatur, kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis solidaritas sosial, distribusi yang adil, dan etika produksi serta konsumsi memiliki potensi besar dalam menciptakan struktur sosial yang lebih tangguh. Kajian ini juga menekankan pentingnya penguatan jejaring sosial, kelembagaan lokal, dan norma kolektif sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.
Perubahan arah kebijakan ekonomi global selama dekade terakhir telah menimbulkan dinamika baru dalam sistem perdagangan internasional. Salah satu titik balik yang signifikan adalah kebijakan proteksionis yang diadopsi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama masa jabatannya (2017–2021) dan berlanjut di episode kedua tahun 2025.
Di bawah slogan “America First”, pemerintahan Trump mendorong strategi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan domestik dengan menargetkan neraca perdagangan bilateral, terutama terhadap Tiongkok. Kebijakan tersebut secara langsung diwujudkan melalui serangkaian peningkatan tarif impor terhadap produk-produk dari Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan mitra dagang lainnya.
Dalam beberapa minggu terakhir bulan Maret di tahun 2025 , tensi ekonomi global meningkat seiring kebijakan proteksionis yang diberlakukan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kebijakan seperti peningkatan tarif impor terhadap produk Tiongkok dan negara-negara mitra dagang lainnya, yang dikenal luas sebagai bagian dari strategi America First, menjadi pemicu eskalasi perang dagang global.
Ketegangan ini telah mengganggu stabilitas perdagangan internasional, memperlemah pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor serta keterbukaan pasar global. Kebijakan ini kemudian dibalas dengan tindakan serupa oleh negara-negara terdampak, yang memunculkan fenomena yang dikenal sebagai perang dagang. Ketegangan perdagangan yang sebelumnya bersifat teknis berubah menjadi isu politik-ekonomi global, memengaruhi harga komoditas, investasi lintas negara, dan stabilitas ekonomi di negara-negara berkembang.
Dampak dari perang dagang ini tidak hanya terlihat pada penurunan volume perdagangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang serius. Di banyak negara berkembang, krisis perdagangan memicu pemutusan hubungan kerja, penurunan ekspor, dan berkurangnya pendapatan negara. Semua ini secara langsung maupun tidak langsung menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak (SDG 8), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10).
Kebijakan-kebijakan mana mencerminkan pendekatan ekonomi nasionalistik yang berdampak luas terhadap struktur sosial-ekonomi global, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Dalam konteks ini, kajian mengenai alternatif sistem ekonomi berbasis nilai sosial menjadi semakin penting untuk memahami ketahanan sosial masyarakat terhadap tekanan eksternal semacam ini. Untuk memperjelas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Trump yang relevan terhadap isu perang dagang, berikut disajikan ringkasan beberapa kebijakan kunci dan dampaknya: Kebijakan Ekonomi Era Donald Trump yang Berkaitan dengan Perang Dagang
No. Kebijakan Deskripsi Dampak Sosial-Ekonomi
1 Peningkatan Tarif Impor terhadap Tiongkok (2018–2020) Tarif diberlakukan terhadap lebih dari US$ 360 miliar barang dari Tiongkok Kenaikan harga barang konsumsi, ketegangan diplomatik, dan disrupsi rantai pasok global
2 Penarikan AS dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) Menolak perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan 12 negara Asia-Pasifik Melemahkan posisi AS dalam kerjasama dagang internasional dan menguatkan proteksionisme
3 Revisi NAFTA menjadi USMCA Meningkatkan proteksi untuk industri dalam negeri AS, khususnya otomotif Menguntungkan produsen dalam negeri, tapi mempersulit ekspor negara tetangga seperti Meksiko
4 Penetapan Tarif Baja dan Aluminium (Section 232) Tarif hingga 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari negara mitra dagang Mengurangi impor bahan baku industri, memicu balasan tarif dari Uni Eropa dan Tiongkok
5 Pemberlakuan Sanksi Ekonomi dan Pembatasan Teknologi Pembatasan ekspor teknologi ke perusahaan seperti Huawei Memperkuat tensi geopolitik dan memicu ketidakpastian di sektor teknologi global
