Oleh: M. Alfin Efendi
Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Hukum S1 (Semester 2)
KITAINDONESIASATU.COM – Sejarah ditulis oleh pemenang. Pemenangnya siapa? Indonesia!. Maka dari sini apakah dalam penulisan ulang sejarah Indonesia akan menulis kebenaran apa Cuma sekedar kepentingan politik belaka.
Penulisan sejarah ini bukan proyek baru, melainkan kelanjutan dari misi Kementerian Kebudayaan sejak awal dibentuk. Dengan melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Nusantara. Penulisan akan dilakukan dalam 10 jilid besar yang mencakup seluruh periode sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga era Presiden Joko Widodo.
Terakhir buku Sejarah Nasional Indonesia diperbarui pada 2008, dan hanya sampai era Presiden Habibie. Tercatat sudah 26 tahun tidak menulis sejarah secara koprehensif. Kini sejarah akan di tulis dari 1,8 juta tahun lalu hingga masa kini.
Tim penulis terdiri dari para guru besar, doktor, akademisi, serta pakar-pakar sejarah, arkeologi, antropologi, hingga arsitektur dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka dibagi berdasarkan periode keahlian masing-masing, dengan sistem editor per-jilid dan satu editor umum.
Pembabakan sejarah akan berdasarkan sistem politik dan dinamika demokrasi yang berkembang kala itu, seperti masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Dalam penulisan ulang ini, beberapa istilah seperti “Orde Lama” akan direvisi karena dianggap tidak inklusif.
Penulisan sejarah ini ditargetkan selesai dan dapat diluncurkan menjelang 17 Agustus 2025, sebagai bagian dari perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Rencananya, buku ini juga akan digunakan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, guna memperkuat pemahaman sejarah bagi generasi muda.
Penulisan ulang sejarah Indonesia mendapat lampu hijau dari DPR RI. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Kementerian Kebudayaan berhasil mendapatkan dukungan mayoritas fraksi untuk melanjutkan proyek nasional ini. Langkah besar ini menandai akhir dari kevakuman penulisan sejarah bangsa selama lebih dari dua dekade.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Menteri Kebudayaan fadli Zon memaparkan urgensi proyek ini: menghapus bias kolonial, menguatkan identitas nasional, hingga menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda. “Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegas Fadli Zon, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (27/5/2025).
Diketahui Kementerian Kebudayaan membuat 10 jilid mulai dari prasejarah Indonesia hingga masa reformasi.Namun sorotan tertuju pada jilid 9 Orde Baru 1967-1998 yang diakhiri pada peristiwa Lampung di tahun 1989.Sedangkan pada jilid 10 berjudul Era Reformasi 1999-2024 langsung dimulai dengan masa BJ Habibie 1999.
Adapun beberapa peristiwa yang hilang dari draft kerangka penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut diantarannya:
– Kongres Perempuan Pertama tahun 1928
– KAA 1955 yang menjadi cikal bakal gerakan non blok
– Asian Games 1962 di Jakarta
– Ganefo 1963 diinisiasi Soekarno untuk menandingi olimpiade.
– Tuntutan reformasi
– Tragedi Trisakti 12 mei 1998
– Agenda reformasi pemberontakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) 1958
Dari sekian peristiwa peristiwa diatas telah dihapus dalam penulisan ulang sejarah Indonesia jika di lihat dari beredarnya draf yang telah bocor di banyak akun social media.
Apakah masih ada pristiwa peristiwa yang dihapus, dilebih-lebihkan, atau pembenaran dari salah satu sudut pandang saja seperti petrus 1983-1985, Tim mawar 1997-1998, Tragedi jambo keupok 2003, Supersemar, Tragedi simpang KKA 1999, pembantaian Santa cruz 12 November 1991, Paniai 2014, Semanggi 1&2, Pembantaian 1965-1966, Gerwani, Wamena berdarah 4 april 2003, Talangsari 1989, Tanjung Priok 12 September 1984, Masa bersiap 1945-1947, wasior 2001-2002.
Menulis ulang sejarah dilihat siapa yang berkuasa saat itu akan meyeleksi, memilih memilah fakta dan peristiwa. Dan ada yang dihapus atau melebihkan fakta atau peran seseorang di dalam sebuah peristiwa.
Jika di lihat dari sejarah sebelumnya tertulis “Indonesia di jajah belanda 350 tahun” itu merupakan potongan kata dari orasi Ir. Soekarno untuk membakar semangat para pahlawan.
Namun kenyataanya orang Belanda yang datang pertama kali di Indonesia adalah Cornelis De Haoutman di perairan banten 1596 untuk berdagang dan tewas 1599 oleh Laksamana Malahayati di aceh, lanjut kedatangan VOC 1602 yaitu anggota kongsi dagang belanda tapi bukan di bawah pemerintahan belanda yang didirikan oleh Johan Van Oldenbarnet dan bubar pada tahun 1799.
Setelah voc bangkrut di kirimkanlah Herman Deandless dan dia mengabdi pada perancis di bawah pimpinan Louis Napoleon bukan belanda. Dia tidak mempunyai kekuasa penuh pada nusantara. Tentu saja ini tidak dapat di sebut sebagi penjajahan. Belanda baru memiliki kontrol yang signifikan atas Nusantara pada tahun 1907-1942. Jadi Belanda hanya menjajah Indonesia selama 35 tahun.
Pada hari Minggu tanggal 1 juni 2025 usai peluncuran atau soft launcing Sumitro Institute di Depok, Jawa Barat. Menteri Kebudayan Fadli Zon menyampaikan bahwasanya penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan sesuai fakta.
Update terkini Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan hanya ada dua pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam proyek penulisan ulang sejarah RI karena pemerintah tak mau mencari kesalahan setiap era kepemimpinan. (*)
