Selama struktur ekonomi lama yang andalkan pertumbuhan ekonomi dengan tekankan peran besar pada ekonomi pasar yang andalkan topangan pada segelintir konglomerat, maka angka berapa pun tak akan berarti. Kita bahkan pernah tumbuh tinggi di masa Orde Baru, bahkan pernah mencapai angka 9,8 persen, hampir dua digit. Namun rakyat tetap miskin, dan demokrasi ekonomi, ekonomi konstitusi lenyap di balik slogan stabilitas.
Pernyataan utama Menteri Keuangan janjikan ekonomi akan segera cepat tumbuh. Namun dia tidak menguraikan ekonomi siapa yang tumbuh? Apakah petani, nelayan, dan usaha mikro memperoleh ruang hidup dalam pertumbuhan itu atau kembali menjadi milik segelintir pemilik modal besar yang dibiayai oleh uang rakyat melalui kebijakan fiskal?
200 Triliun Mengalir kemana
Salah satu kebijakan awal Purbaya adalah perintah agar dana pemerintah sekitar 200 triliun rupiah yang selama ini diparkir di Bank Indonesia disalurkan ke bank-bank milik negara untuk memperluas kredit. Secara teknis, ini bisa mempercepat perputaran uang. Namun, dari sisi struktur ekonomi, kebijakan ini tentu bermasalah.
Bank tidak pernah netral. Ia adalah instrumen kapitalisme. Dalam praktiknya, yang paling cepat menyerap dana murah semacam itu adalah korporasi besar dan proyek-proyek pemerintah skala besar, bukan pelaku usaha ekonomi rakyat. Maka uang itu, alih-alih turun ke bawah, sudah pasti akan mengalir ke segelintir elite konglomerat.
Selera Purbaya walaupun terlihat agak berbeda dengan pendahulunya, tapi sesungguhnya tetap sebagai ekonom neo klasik penjaga kapitalisme. Hanya sepertinya dia memilih model orientasi kapitalisme negara (state-led capitalism) seperti di masa Orde Baru ketimbang kapitalisme pasar (market-led capitalism) model paska reformasi yang memperlakukan rakyat sebagai angka, bukan pelaku utama pembangunan.
