Keempat, pengawasan publik harus diperkuat. Peran KPK, BPK, dan lembaga pengawas lain sangat penting, tetapi tidak cukup. Rakyat harus didorong untuk mengontrol jalannya kebijakan melalui akses data yang terbuka dan mudah dipantau. Transparansi adalah musuh utama kepalsuan.
Pada akhirnya, masalah gaji pejabat bukanlah soal besar atau kecilnya angka. Masalah yang lebih mendasar adalah kepalsuan yang tersembunyi di balik sistem politik kita yang mahal dan transaksional. Selama biaya politik tinggi, gaji pejabat sekadar pengalih perhatian dari transaksi yang jauh lebih besar dan merugikan rakyat.
Menjadi pejabat publik seharusnya adalah jalan pengabdian, bukan bisnis untuk mengembalikan modal. Kita membutuhkan keberanian moral dari para pemimpin untuk menolak kepalsuan itu. Jika tidak, sejarah bangsa sudah berulang kali mengajarkan, kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh gelombang kekecewaan rakyat. Ketika gelombang itu datang, gaji, fasilitas, bahkan kursi kekuasaan tak lagi sanggup melindungi mereka. (*)
