Pertama, biaya politik harus diturunkan secara drastis. Salah satunya dengan membangun sistem pendanaan partai politik yang sehat, transparan, dan berbasis iuran publik, bukan dari mahar calon legislatif atau modal oligarki. Negara bisa memberi bantuan keuangan yang proporsional dengan suara yang diraih, seperti praktik di banyak negara demokrasi maju. Dengan begitu, partai tidak lagi bergantung pada uang segelintir orang kaya.
Kedua, sistem pemilu perlu direformasi. Sistem proporsional terbuka yang memicu ongkos besar harus dikaji ulang. Desain pemilu yang lebih sederhana dan murah akan memotong biaya kampanye serta mengurangi kebutuhan politik uang.
Ketiga, mekanisme participatory budgeting harus diperluas. Anggaran negara bukan hanya milik elit politik, tetapi milik rakyat. Maka proses penyusunannya sebaiknya dilakukan bersama masyarakat di tingkat akar rumput. Anggaran untuk kampung kumuh, misalnya, dibicarakan bersama warga kampung, bukan hanya di gedung parlemen. Dengan begitu, ruang bagi manipulasi dan transaksi gelap bisa dipersempit.
