Skenario serupa terjadi di eksekutif. Presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota yang juga mengeluarkan biaya besar untuk menang pemilu, pada gilirannya akan memanfaatkan kewenangan mereka terhadap anggaran dan program untuk menutup modal politik. Mereka bekerja sama dengan legislatif dan para pengusaha besar. Maka terbentuklah segitiga patron-klien antara politisi, pejabat eksekutif, dan oligarki bisnis. Dari sini lahir kongkalikong, kartelisasi proyek, dan manipulasi kebijakan yang lebih menguntungkan para sponsor ketimbang rakyat.
Akibatnya nyata, kualitas kebijakan publik merosot. Banyak program pemerintah yang sekadar menjadi bancakan. Anggaran bansos dipakai sebagai alat politik, proyek infrastruktur dipotong anggarannya sehingga hasilnya asal jadi, hingga kebijakan impor pangan yang merugikan petani lokal tapi menguntungkan importir besar.
Dalam skala mikro, rakyat menghadapi kualitas layanan publik yang rendah. Dalam skala makro, ekonomi rakyat tersungkur karena kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan oligarki.
Dalam kondisi seperti ini, rakyat didorong menjadi pragmatis. Mereka rela menerima politik uang saat pemilu karena sudah mafhum bahwa pejabat hanya peduli pada kepentingan diri sendiri setelah terpilih. Lingkaran setan terbentuk: rakyat pragmatis, politisi transaksional, dan pkutokrat kian kokoh mengendalikan arah negara.
Solusi atas persoalan ini jelas bukan sekadar memangkas gaji pejabat. Mengurangi gaji hanya akan memperparah insentif bagi mereka untuk mencari jalan lain menutup ongkos politik. Solusi harus diarahkan pada pembenahan sistem politik dan ekonomi yang mendasarinya.
