Padahal, dengan sedikit intervensi kebijakan, thrifting lokal bisa menjadi model ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pemerintah bisa menetapkan sistem kurasi dan sterilisasi yang ketat, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan pakaian bekas, serta menjadikan industri ini bagian dari agenda ekonomi sirkular nasional. Tapi semua itu tidak akan terjadi jika Kementerian Perindustrian dan Perdagangan hanya berfungsi sebagai penjaga etalase kebijakan tanpa keberanian bertindak.
Ke depan, pemerintah harus mengubah total pendekatan terhadap industri tekstil dan perdagangan dalam negeri. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus diwajibkan menetapkan sistem penandaan produk nasional. Setiap produk pakaian, baik impor maupun lokal, harus memiliki cap kandungan lokal yang jelas. Berapa persen bahan baku dalam negeri, tenaga kerja domestik, dan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri. Label ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari Key Performance Indicator (KPI) kementerian terkait.
KPI ini penting agar setiap pejabat publik tidak lagi bekerja dengan logika seremonial, tetapi dengan tolok ukur nyata tentang seberapa jauh kebijakan mereka mendukung ekonomi nasional. Jika muatan lokalnya rendah, kementerian harus bertanggungjawab. Jika industri tekstil terus merosot, menterinya harus dievaluasi. Negara harus kembali hadir bukan sebagai regulator pasif, tetapi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdaulat.
Pemerintah juga harus berani menertibkan pasar. Barang ilegal tidak bisa dibiarkan dijual bebas seolah-olah itu urusan kecil. Karena sekali kita membiarkan pelanggaran yang kasat mata, berarti kita sedang mengajarkan rakyat bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Dan ketika hukum tidak lagi dihormati, maka seluruh tatanan ekonomi akan runtuh.
