Menurutnya, persoalan hukum maupun administrasi pemerintahan semestinya ditangani secara aktif oleh kementerian dan lembaga terkait. Jangan sampai masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat kewenangan masing-masing justru dibiarkan hingga akhirnya harus diputuskan oleh presiden.
Karena itu, setiap jajaran pemerintahan didorong untuk tidak bersikap pasif ketika menghadapi persoalan. Keberanian mengambil keputusan dan ketuntasan dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi hal yang ditekankan dalam pesan tersebut.
Koordinasi harus berjalan tanpa tumpang tindih kewenangan
Selain menyoroti tanggung jawab pejabat, Yusril juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Koordinasi antarkementerian dan lembaga diperlukan agar persoalan pemerintahan dapat ditangani secara terpadu.
Namun, koordinasi tersebut tetap harus menghormati batas kewenangan masing-masing institusi, termasuk lembaga-lembaga independen. Dengan demikian, kerja sama tidak justru menimbulkan tumpang tindih tugas atau mengganggu fungsi lembaga lain.
Yusril juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan kebijakan dan langkah penegakan hukum dengan arah pembangunan nasional.






