KITAINDONESIASATU.COM– Maraknya dugaan kecurangan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SD hingga SMA di Kota Bogor mendorong Komisi IV DPRD Kota Bogor bertindak cepat.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap hak pendidikan yang adil, lembaga legislatif ini resmi membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, mengatakan bahwa posko pengaduan ini didirikan untuk memberi rasa keadilan kepada seluruh warga Kota Bogor yang merasa menjadi korban praktik-praktik kecurangan dalam SPMB.
“Bagi warga yang mendapati adanya kecurangan dalam SPMB bisa langsung mendatangi posko di ruang Komisi IV DPRD Kota Bogor,” ujar Ence kepada wartawan, Selasa 1 Juli 2025.
Ence menegaskan, masyarakat yang ingin melapor diimbau untuk menyertakan bukti-bukti yang valid agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh DPRD. Langkah ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada instansi terkait melalui Pemerintah Kota Bogor.
“Kalau ada temuan, kami akan panggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan akan memberi rekomendasi kepada kepala daerah untuk memindahkan bahkan mencopot oknum-oknum yang terlibat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ence menyoroti pentingnya proses SPMB berjalan secara transparan dan adil, tanpa ada celah untuk praktik manipulasi, baik terkait domisili maupun jalur prestasi (japres).
“Kami mengimbau agar masyarakat ikut memantau dan melaporkan apabila ada rombongan belajar (rombel) yang kelebihan siswa setelah SPMB ditutup. Khawatir ada siswa yang tidak lolos SPMB tapi masuk setelah masa orientasi,” katanya.
