KITAINDONESIASATU.COM – Wacana pemotongan gaji pejabat negara seperti anggota DPR RI, menteri, hingga wakil menteri dinilai sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran terhadap potensi krisis.
Gagasan tersebut disebut sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sense of crisis di kalangan penyelenggara negara.
Anggota DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa wacana tersebut menjadi sinyal bagi seluruh pihak agar lebih siap menghadapi dampak dinamika global, khususnya pascakonflik di Timur Tengah.
Menurutnya, situasi ekonomi global saat ini menuntut langkah efisiensi di berbagai sektor.
Efisiensi Anggaran Jadi Kunci
Ia menekankan bahwa upaya penghematan tidak hanya berhenti pada pemotongan gaji, tetapi juga harus diikuti dengan optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah secara menyeluruh.
Setiap alokasi dana diharapkan memiliki hasil yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai tidak memerlukan perubahan undang-undang karena dapat diatur melalui regulasi di bawahnya, seperti peraturan presiden atau kebijakan dari Kementerian Keuangan.
Rifqinizamy juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi harus tepat sasaran agar tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik, sehingga kinerja pemerintah tetap optimal dalam melayani masyarakat.(*)
