KITAINDONESIASATU.COM – Video monolog Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming baru-baru ini menarik perhatian publik dan menjadi bahan pembicaraan luas. Dalam video yang diunggah di saluran YouTube resminya, Gibran membahas peluang besar Indonesia di tengah tantangan global, terutama mengenai puncak bonus demografi pada 2030-2045. Video ini kemudian menuai kritik dari sejumlah pihak, namun Istana membela langkah Gibran sebagai bentuk komunikasi langsung kepada masyarakat.
“Saat ini, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif,” kata Gibran dalam videonya pada Minggu, 20 April 2025.
“Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi, kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak Bonus Demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045.”
Kritik PDIP
Namun, video tersebut mendapat kritik dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.
“Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” ucap Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ia juga menyebut, “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud perbandingan itu.
Istana Membela Gibran
Menyikapi polemik, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan tujuan Gibran membuat video tersebut. “Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,” kata Juri.
Ia menilai apa yang dilakukan Gibran sudah tepat untuk menyampaikan program pemerintah secara langsung kepada rakyat. “Ya kan, baik mengenai program-program pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Tentu caranya macam-macam, modelnya macam-macam. Yang penting pesannya sampai ke masyarakat,” lanjutnya.
Juri juga berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. “Dan tentu kita mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih benar, lebih langsung dari sumbernya. Masyarakat tidak banyak mendapatkan informasi-informasi yang sudah di-cloning gitu,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Sehingga bias informasi dan kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar. Oleh karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres.”
