KITAINDONESIASATU.COM – Tunjangan PPPK guru tahun lalu menjadi angin segar sekaligus kabar gembira yang memotivasi kinerja.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan serta kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebuah pengumuman penting disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang membawa angin segar bagi para guru.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa gaji guru, baik PNS maupun PPPK, akan mengalami kenaikan pada tahun 2025 mendatang. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pendidik di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, regulasi mengenai gaji PPPK, baik guru maupun non-guru, telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024.
Perpres ini merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Disebutkan dalam Perpres 11 Tahun 2024 bahwa kenaikan gaji PPPK di tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PPPK, sekaligus mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Meskipun kenaikan gaji PPPK sebesar 8% telah berlaku sejak awal tahun 2024, realisasi pembayaran dengan penyesuaian ini belum sepenuhnya terealisasi pada Februari 2024.
Namun, dengan adanya pengumuman terbaru dari Presiden, harapan akan implementasi penuh semakin besar.
Jenis Tunjangan PPPK Guru
Selain kenaikan pada gaji pokok, PPPK juga berhak menerima sejumlah tunjangan dari pemerintah. Tunjangan-tunjangan ini diberikan dengan tujuan yang sama, yakni untuk mendorong peningkatan kinerja, khususnya bagi para Guru PPPK.
Ada empat jenis tunjangan PPPK Guru yang akan diberikan oleh pemerintah:
Tunjangan Keluarga: Tunjangan yang diberikan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan.
Tunjangan Pangan: Alokasi tunjangan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Tunjangan Jabatan Struktural: Diberikan bagi PPPK yang menduduki posisi struktural tertentu.
Tunjangan Jabatan Fungsional atau Tunjangan Lainnya: Tunjangan yang diberikan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban atau tunjangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
