KITAINDONESIASATU.COM – TNI Angkatan Darat menyatakan kesiapannya untuk membina siswa bermasalah di barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai kedisiplinan, etika, serta rasa nasionalisme kepada siswa yang terlibat dalam aksi tawuran, geng motor, atau yang dinilai sulit dibina oleh orang tua maupun lingkungan sekolah.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodam III/Siliwangi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi, bahwa akan dilaksanakan kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah,” ujar Wahyu kepada wartawan, Senin 28 April 2025 kemarin.
Pelaksanaan program pembinaan siswa bermasalah akan dilakukan berdasarkan kesepakatan resmi antara sekolah, orang tua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kodam, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyu Yudhayana.
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan siswa akan diputuskan bersama dengan orang tua masing-masing.
Dalam program ini, siswa akan menjalani pembinaan karakter selama enam bulan di barak militer, yang mencakup pelatihan kedisiplinan, pendidikan etika, pengetahuan umum, serta keterampilan dasar seperti pertanian.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan bahwa pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang rawan kenakalan remaja sebelum diterapkan ke seluruh provinsi.
Dedi juga menegaskan, selama enam bulan program berlangsung, siswa tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah dan akan dijemput langsung oleh TNI untuk dibina.
Untuk mendukung program ini, akan ada kerja sama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota terkait pendanaan.
Selain itu, Pemprov Jabar berencana menerapkan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru, yang akan melibatkan TNI dan Polri sebagai pembina guna memperkuat semangat bela negara dan mengurangi kenakalan remaja.
Rencana ini mendapat perhatian dari DPR RI, yang mengingatkan agar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan formal tetap dijaga selama pelaksanaan program.
