KITAINDONESIASATU.COM – Tim sukses pejabat yang memenangkan pilkada saat ini memenuhi pegawai honorer di beberapa pemerintahan. Akibat porsinya yang terlalu gemuk, hal itu menghabiskan banyak anggaran hingga membuat daerah tersebut tidak maju.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, pegawai honorer di daerah banyak diisi oleh tim sukses pejabat yang memenangkan Pilkada. Bahkan masih banyak daerah yang merekrut tenaga honorer bukan berdasarkan keahlian atau kebutuhan, tapi rekomendasi pejabat yang terpilih.
“Kenapa kadang-kadang yang repot itu, terutama honorer. Honorer ini banyak, ada tiga ya, ada yang skill itu pendidikan, kesehatan, terutama ya, dokter, bidan, fine lah. Tapi yang tenaga umum itu tim sukses. Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer,” kata Tito yang dikutip Rabu (25/9).
Akibatnya, hal itu, kata Tito, daerah tersebut tak bisa maju dan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat saja. Sebab, sumber daya manusianya tak berkualitas sehingga tak bisa menghasilkan pemasukan secara mandiri. “Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang. Kan repot,” imbuhnya.
Bahkan, sambung mantan Kapolri ini, saat pejabat yang membawa timses berakhir masa kerjanya, pegawainya tidak ikut dibawa. Alhasil terjadi penumpukan dengan gerombolan yang baru dan terus menimbulkan masalah.
“Nanti kalau ganti kepala daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentikan mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi,” terang purnawirawan polisi ini.
Karenanya, ia berencana untuk mengatur porsi honorer di setiap pemda. Tujuannya, untuk mengurangi anggaran pemda yang paling besar untuk belanja pegawai sehingga transfer dari pusat betul-betul memberi manfaat bagi warganya.
“Kalau pendapat saya perlu diatur. Nanti harus dibicarakan, tiap daerah butuhnya beda. Itu harus dibicarakan supaya nyetop ini,” pungkas Tito. (*)
