KITAINDONESIASATU.COM – Pemprov DKI Jakarta bersiap menggeber perlindungan sosial bagi jutaan pekerja informal yang selama ini hidup tanpa jaminan memadai. Langkah ini disebut sebagai upaya serius pemerintah daerah untuk menutup celah perlindungan bagi kelompok pekerja paling rentan di Ibu Kota.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, mengatakan sektor informal menjadi perhatian khusus karena kerap terpapar gejolak ekonomi tanpa tameng perlindungan. Karena itu, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal akan menjadi agenda penting Pemprov DKI Jakarta ke depan.
“Sektor ini sangat rentan karena minimnya jaminan. Ke depan, perluasan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja informal akan terus kita dorong,” ujar Ali, di Jakarta, Jumat (19/12).
Pekerja informal—mulai dari petani, nelayan, pedagang kaki lima, hingga pekerja bukan penerima upah—selama ini diketahui memiliki tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata dan mudah terpukul saat kondisi ekonomi bergejolak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan jumlah pekerja informal di Jakarta justru terus meningkat. Pada Agustus 2025, tercatat 1,88 juta orang atau 36,63 persen penduduk bekerja di sektor informal, naik 0,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, mekanisme jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal dinilai sudah berjalan relatif baik. Pada Agustus 2025, pekerja formal di Jakarta mencapai 3,25 juta orang atau 63,37 persen dari total tenaga kerja.
Tak hanya soal ketenagakerjaan, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan skema perlindungan sosial terpadu, mulai dari subsidi iuran jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu hingga penggratisan layanan rumah sakit kelas 3.
“Melalui skema ini, kami berharap target Universal Health Coverage bisa tercapai tanpa meninggalkan siapa pun, termasuk kelompok miskin dan rentan,” kata Ali. (*)
