Dalam FGD, berbagai masukan konstruktif dikumpulkan terkait identifikasi sumber emisi dan strategi mitigasi berbasis kearifan lokal dan pendekatan lanskap berkelanjutan.
“Summary Safeguards REDD+ disusun agar implementasi program tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hak masyarakat dan biodiversitas” katanya.
Sementara, Pj. Sekda Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, menyampaikan pentingnya pemetaan pendanaan agar implementasi program tidak saling tumpang tindih.
“Pemetaan anggaran dibutuhkan untuk menutup celah dalam implementasi target NDC di Sumatera Barat,” ujarnya.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi di Sumatera Barat melalui REDD+,” pungkasnya. (Nicko/Yo)
