News

Seminar Aglomerasi Bandung Raya, Bekal Kepala Daerah untuk Atasi Permasalahan Cekungan Bandung

×

Seminar Aglomerasi Bandung Raya, Bekal Kepala Daerah untuk Atasi Permasalahan Cekungan Bandung

Sebarkan artikel ini
Seminar "Aglomerasi Bandung Raya: Peluang dan Tantangan" merekomendasikan enam poin untuk menjadi bagian program kerja bagi para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
Seminar "Aglomerasi Bandung Raya: Peluang dan Tantangan" yang berlangsung di Grand Hotel Preanger Jln. Asia Afrika Kota Bandung Kamis 29 Agustus 2024. (Ist.)

Isu Krusial

Berdasarkan penelusurannya, setidaknya ada 8 isu krusial yang menjadi perhatian di Cekungan Bandung, mulai dari banjir, macet (transportasi), penurunan muka tanah, perubahan iklim, perubahan penduduk, lingkungan dan lain sebagainya (dsb).

“Tapi menariknya ketika saya cek mengenai tata kelola di Cekungan Bandung, ada kebingungan mana sebetulnya yang menjadi pengendali utamanya,” kata Yogi.

Begitu juga saat ia menelusuri Tata Kelola Cekungan Bandung melalui platform pencari yang berbasis Artificial Intelegence (AI). “Itu sampai error, di Rebana juga hampir mirip-mirip,” sambungnya.

Oleh karena itu, Yogi mempertanyakan tindak lanjut Perpres Nomor 45 Tahun 2018 kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Lantaran, berdasarkan paparannya, konsep dan teori tata kelola (kelembagaan) di Cekungan Bandung sangat sederhana.

“Perpres ini dibentuk untuk cicing (didiamkan) atau bagaimana? Karena dalam paparan saya konsep dan teori kelembagaan itu mudah. Tapi dalam realitas di pemerintahan kita, itu fragmentednya cukup kuat. Kita over regulasi, over policy dan over index,” katanya.

Ditambah ia adalah adalah satu pihak yang setuju degan adanya Omnibuslaw. Kenapa over regulasi, punten saya sepakat dengan yang namanya omnibuslaw, saya sangat sepakat. Saya setuju dengan negara hukum tapi konsepnya apakah hukum itu apakah harus tertulis?,” tanyanya.

“Apakah kita ini negara hukum yang terlalu administratif? Kemarin jadi teman-teman pemda dan DPRD itu buat saja Perda tapi turunan Perdanya tidak pernah dipikirkan. Bahkan hampir 80% kami temukan saya kerjasama dengan teman-teman fakultas hukum, Perwalnya itu belum keluar, berarti memang dibentuk untuk cicing,” pungkasnya

Sedangkan Bernardus Djonoputro mengatakan, kompleksitas penyelenggaraan urusan lintas kota/kabupaten merupakan isu utama di semua aglomerasi perkotaan besar. Aglomerasi Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

“Isu lintas kota/kabupaten antara lain penyediaan air bersih, urban transport dan mobilitas, UMK, penyediaan perumahan, dampak climate change, dan banjir,” ungkap pria yang akrab disapa Bernie.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *