KITAINDONESIASATU.COM– Isu pengelolaan sampah di wilayah Jabodetabek kembali mencuat, menyusul pembahasan percepatan operasional Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Lulut Nambo.
Rapat tindak lanjut yang digelar di Ruang Rapat Kalpataru, lantai 2 Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jalan DI. Panjaitan, Jakarta Selatan, Senin 8 September 2025, menjadi sorotan karena diharapkan mampu mempercepat realisasi pemanfaatan RDF Nambo yang krusial dalam mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sejumlah daerah, termasuk Kota Bogor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, ke Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo pada bulan lalu.
“Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari kunjungan kerja di Nambo, ini tindak lanjutnya masih menunggu kesiapan provinsi. Kita hanya menunggu saja,” ujar Denny.
Menurutnya, RDF Nambo tidak hanya penting bagi Kota Bogor, melainkan juga bagi sejumlah kabupaten/kota lain yang menghadapi tantangan serupa dalam efektivitas dan produktivitas pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Denny berharap hasil pembahasan kali ini bisa segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi agar fasilitas tersebut dapat beroperasi sesuai harapan masyarakat.
Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa untuk kebutuhan Kota Bogor sendiri, kapasitas TPA Galuga yang memiliki luas sekitar 38 hektare masih memadai. Dari total luas tersebut, baru sekitar 8 hektare yang digunakan sebagai lahan pembuangan.
“Secara kapasitas, TPA Galuga masih memadai. Namun, alangkah baiknya apabila Nambo bisa produktif dan aktif, tentu akan mengurangi beban kami di Kota Bogor,” tambahnya. (Nicko)
