Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran BPJS berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit. “Keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi pelayanan kepada pasien, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keluhan dari pasien atau keluarga pasien,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kalsel menggelar rapat kerja gabungan bersama Komisi I, III, dan IV serta 16 BLUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan BLUD dan menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). H Jahrian, Sekretaris Komisi II, juga meminta kepada wartawan untuk turut menyebarkan informasi tentang layanan yang tersedia di rumah sakit pemerintah provinsi.
“Kami ingin masyarakat mengetahui berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan, sehingga mereka dapat memilih rumah sakit sesuai kebutuhan, apakah itu RSUD Ulin, RS MAS, atau RS Lihum,” katanya. (Anang Fadhilah/Yo)
