KITAINDONESIASATU.COM – Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti kerugian besar negara yang timbul dari pembangunan kereta cepat Whoosh. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/8/2025).
“Ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI jika ini tidak terselesaikan,” ujar Rieke.
“Betul kan, Pak? Ya, terus terang saja begitu, Pak. Jangan pucat,” lanjutnya kepada Bobby.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini dinamakan Whoosh, ternyata menyisakan beban utang dan kerugian besar bagi PT KAI meskipun tampilannya megah. Proyek warisan Presiden Jokowi yang dikerjakan bersama pihak China itu kini membebani keuangan perusahaan.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, tak menampik kondisi tersebut. Ia menyebut utang yang ditanggung sangat berat, bahkan berpotensi menjadi bom waktu bagi BUMN yang terlibat dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). “Terutama kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu,” kata Bobby dalam rapat tersebut.
Beban utang pembangunan kereta Whoosh dinilai sangat menggerus keuangan KAI hingga sulit untuk dilunasi. Karena itu, KAI akan menjalin koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) guna mencari solusi. “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menambahkan bahwa posisi keuangan KAI sudah tergolong mengkhawatirkan. Hal itu terjadi karena KAI harus ikut menanggung biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan anggaran.
“Memang ada utang yang sangat besar harus ditanggung KAI dalam proyek KCIC. Karena KAI pegang saham PSBI lebih dari 58 persen. Dan, PSBI kuasa kereta Whoosh sebesar 60 persen, China 40 persen. Kalau dihitung 2025, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp4 triliun,” ungkapnya.
Dalam laporan setengah tahun saja, beban keuangan KAI mencapai Rp1,2 triliun. Tahun depan, ia memperkirakan angka itu bisa melonjak menjadi Rp6 triliun. “Karena kalau nggak (diatasi), Pak Dirut enggak dapat tantiem, gaji jalan tapi tantiem enggak dapat. Karena akan terlalap rugi dan beban KCIC,” kata Darmadi.
Rieke Diah Pitaloka kembali menegaskan bahwa sejak awal 2025, KAI sudah menyuntikkan modal Rp7,7 triliun ke KCIC. Namun, kinerja keuangan perusahaan tetap memburuk akibat proyek Whoosh. Ia memaparkan, KAI memiliki saham terbesar di konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yakni 58,53 persen, disusul WIKA 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan Perkebunan Nusantara 1,03 persen.
Dengan komposisi itu, PSBI sebagai wakil Indonesia menguasai 60 persen saham kereta Whoosh, sementara 40 persen sisanya dimiliki China. “Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116 triliun. Kerugian semester I-2025, mohon saling cek pada datanya, sebesar Rp1,65 triliun dari investasi di PSBI, KAI kerugiannya sebesar itu, kemudian tahun 2024 kerugian Rp4.195 triliun,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar proyek strategis nasional tidak membebani BUMN yang juga bertugas memberikan pelayanan publik. “Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” tegas Rieke.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, meminta manajemen KAI untuk menjabarkan secara detail langkah restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Menurutnya, kinerja KAI yang seharusnya bisa mendulang laba justru tertekan akibat beban dari proyek tersebut. “Kereta Api sebenarnya tinggi, bisa laba, karena punya Whoosh jadi akhirnya defisit itu,” ujar Anggia.
