KITAINDONESIASATU.COM – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyampaikan dukungannya terhadap Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP).
Menurutnya, kampanye ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan ke-16 mengenai keadilan serta masyarakat yang damai.
“Kampanye ini mendukung SDGs, terutama untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun masyarakat inklusif yang menghormati hak asasi manusia,” ujar Sara, seperti ditulis Parlementaria pada Rabu, 27 November 2024.
Sara menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target SDGs, terutama terkait tingginya angka kekerasan berbasis gender.
Data KemenPPPA menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat 29.883 kasus kekerasan, meningkat 4,4% dari tahun sebelumnya, dengan mayoritas korban adalah perempuan (26.161 kasus).
“Keadilan bagi perempuan masih jauh tercapai jika korban kekerasan dipaksa menikah dengan pelaku. Kampanye 16 HAKtP harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO), yang beranggotakan hampir 40 organisasi dan individu, Sara juga menginisiasi Kampanye “24 Hari Penuh Kasih Sayang” dengan tema Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan.
Kegiatan ini melibatkan sosialisasi, diskusi publik, dan podcast.
Sara menekankan pentingnya penegakan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang melarang penyelesaian damai antara korban dan pelaku.
“UU TPKS harus ditegakkan, termasuk larangan pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku, seperti tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 23,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan.
“Perlindungan hukum yang tegas adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak,” tegas Sara.
Sara menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa perjuangan melawan kekerasan berbasis gender sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan SDGs.
Ia berharap masyarakat, khususnya perempuan, terus mendukung kampanye ini.
“Kami di DPR akan memastikan negara hadir melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi menegakkan keadilan bagi perempuan, termasuk kelompok rentan seperti migran,” tutupnya.- ***
