“Tadi saya temui mereka, saya mewakili Ketum HCB. Kami sedang mengkomunikasikan masalah ini dengan Dewan Pers. Di dalam kantor masih banyak urusan yang harus kami benahi, seperti surat-surat penting. Bahkan dalam kasus pengosongan rumah saja harus ada peringatan, apalagi ini masih dalam proses komunikasi,” jelas M Nasir.
Meski kelompok tersebut ngotot untuk naik ke lantai empat, M Nasir memastikan bahwa situasi tetap terkendali. “Saya berdiri di pintu dan polisi meminta izin untuk masuk menemui Ketua Umum. Saya persilakan, dengan catatan tidak ada massa yang ikut masuk. Polisi masuk tanpa mereka dan situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa tidak ada wewenang Dewan Pers untuk melarang PWI Pusat beroperasi di kantor tersebut. “PWI yang sah adalah PWI yang diakui pemerintah sesuai dengan SK Menkumham nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 9 Juli 2024,” ujarnya.
PWI Pusat juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pers yang terus berupaya menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan internal organisasi. Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa PWI Pusat akan terus menjaga kondusivitas dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Dewan Pers.
Hendry menambahkan bahwa PWI Pusat didukung oleh mayoritas PWI provinsi dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan, Sumatera, Yogyakarta, Surakarta, dan Indonesia Timur, yang secara tegas mengakui keabsahan kepemimpinan PWI Pusat di bawah Hendry Ch Bangun.(*)
