KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memberikan perhatian terhadap kebijakan terbaru pemerintah yang membatasi distribusi LPG 3 kg hanya melalui pangkalan atau agen resmi.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat harus melalui kajian matang sebelum diterapkan.
Putri mengakui niat pemerintah untuk memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus disertai solusi agar masyarakat tidak kesulitan dalam memperoleh LPG 3 kg, yang merupakan kebutuhan dasar.
Keluhan datang dari masyarakat pedesaan dan daerah terpencil yang kesulitan mengakses LPG 3 kg karena jaraknya yang jauh dari pangkalan resmi.
Putri menilai ini akan membebani mereka, terutama secara ekonomi.
Sebagai alternatif, Putri mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg dengan pengawasan yang lebih ketat.
Pengecer yang terdaftar dan diawasi secara digital bisa tetap mendistribusikan LPG 3 kg secara tepat sasaran tanpa mengurangi aksesibilitas masyarakat. Jika terbukti melanggar aturan, pengecer bisa dicabut izinnya.
Putri berharap agar pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara memastikan subsidi tepat sasaran dan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg, khususnya bagi masyarakat kecil dan usaha mikro.- ***
