KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menanggapi penolakan masyarakat Merauke, Papua Selatan, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mendengarkan aspirasi warga yang terdampak langsung dari proyek tersebut.
“Skala PSN di Merauke sangat luas, sehingga dampaknya terhadap masyarakat setempat tentu besar,” ujar Daniel, seperti ditulis Parlementaria pada Kamis (20/3/2025).
Proyek yang mencakup perkebunan tebu dan program cetak sawah ini memanfaatkan lahan sekitar 2,29 juta hektare, melintasi 19 dari 22 distrik di Merauke.
Menurut Daniel, penolakan masyarakat bukanlah hal mengejutkan, terutama karena telah disampaikan secara demokratis melalui Konsolidasi Solidaritas Merauke pada 11-14 Maret 2025.
Selama empat hari, sekitar 250 masyarakat adat, warga terdampak, serta organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk berbagi pengalaman mengenai dampak negatif proyek, termasuk dugaan tindakan represif aparat.
“Suara mereka harus diperhatikan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan penolakan ini,” tegas politisi PKB tersebut.
Salah satu alasan utama penolakan adalah dampak proyek terhadap tanah adat yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat.
Daniel menekankan bahwa perampasan tanah adat berarti menghancurkan kehidupan mereka.
Selain itu, proyek ini juga dikhawatirkan merusak lingkungan.
Penggundulan hutan untuk lahan sawah dan perkebunan akan mengganggu ekosistem dan mengancam habitat satwa liar. Dampak ekologis ini berpotensi menjadi bencana bagi manusia maupun hewan.
Oleh karena itu, Daniel mendesak pemerintah untuk mendengar tuntutan masyarakat terdampak dan mengakomodasi kepentingan mereka. “Jika suara rakyat terus diabaikan, maka gelombang protes dan penolakan akan semakin besar,” pungkasnya.-***
