KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, memberikan apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025.
Ia menyebutkan bahwa program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program ini tidak hanya memberikan nutrisi dan asupan gizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru di daerah,” ungkapnya, seperti ditulis Parlementaria pada Senin (14/1/2025).
Herman menilai bahwa program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak positif di berbagai aspek.
Menurutnya, pemenuhan gizi dan nutrisi akan membantu mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Anak-anak yang saat ini masih berada di jenjang SD, SMP, dan SMA akan mendapatkan gizi dan nutrisi yang cukup, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi generasi unggul di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa generasi emas di masa depan diharapkan mampu mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.
Dari sisi ekonomi, Herman juga menyoroti manfaat program MBG dalam mendukung perekonomian daerah. Program ini melibatkan bahan baku lokal dan masyarakat setempat dalam penyediaan makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Herman menekankan bahwa meskipun MBG menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo, program-program lain seperti kedaulatan dan kemandirian pangan, energi, dan air tetap akan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini telah diterapkan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi sejak 6 Januari 2025.
Saat ini, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Jumlah titik ini ditargetkan bertambah secara bertahap hingga 937 titik pada akhir Januari 2025, dengan jangkauan tiga juta penerima manfaat. Hingga akhir 2025, jumlah penerima manfaat diproyeksikan mencapai 15 juta, dan pada 2029, program ini diharapkan mencakup hingga 82,9 juta penerima manfaat.- ***
