KITAINDONESIASATU.COM – Pengalokasian dana untuk program ambisius makan bergizi gratis Prabowo-Gibran terus memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Menurut Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, polemik ini muncul karena anggaran untuk program tersebut direncanakan akan diambil dari 20 persen dana mandatory spending sektor pendidikan.
“Yang terjadi hanyalah perubahan kecil dalam anggaran. Program ini akan dialihkan ke pendidikan dan dianggap sebagai bagian dari 20 persen alokasi pendidikan,” ujar Media dalam diskusi publik pada Kamis, 12 September 2024.
Namun, menurutnya, banyak masyarakat yang memandang program ini lebih terkait dengan kebijakan kesehatan, bukan pendidikan.
Selain itu, Media juga menyoroti kemungkinan meningkatnya impor daging dan susu untuk mendukung program tersebut.
Ia juga membahas janji politik Prabowo-Gibran yang banyak menggunakan istilah ‘gratis’, seperti makan siang gratis, pendidikan gratis, hingga beasiswa gratis untuk seluruh warga Indonesia.
“Ambisi ini memang besar, tapi jika tidak didasarkan pada kondisi yang realistis saat ini, janji-janji tersebut bisa berakhir hanya sebagai angan-angan,” kata Media.
Peneliti Celios lainnya, Achmad Hanif Imaduddin, juga menyatakan bahwa tidak ada kebijakan yang benar-benar gratis.
Menurutnya, ketika politisi menjanjikan sesuatu secara cuma-cuma, pasti ada risiko atau konsekuensi di baliknya.
“Baik itu berupa pemangkasan anggaran pendidikan atau peningkatan utang,” jelas Achmad.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar mandatory spending untuk dana pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dikaji ulang, dengan argumen bahwa seharusnya anggaran pendidikan disesuaikan dengan pendapatan negara, bukan belanja negara.- ***
