KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Menteri Pertanian baru-baru ini menginisiasi program cetak sawah baru seluas sekitar 150 ribu hektare di Provinsi Sumatera Selatan.
Program ini bertujuan mendukung upaya ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mencegah adanya oknum yang mengambil keuntungan dengan mematok lahan-lahan terlantar.
Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan.
“Jangan sampai program cetak sawah ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mulai mematok lahan, padahal selama ini tanah tersebut terlantar dan tidak ada pengelola,” ujarnya, seperti ditulis Parlementaria pada Senin, 16 Desember 2024.
Ahmad menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan Kementerian ATR/BPN agar program cetak sawah dapat berjalan selaras.
Ia berharap setiap instansi terkait dapat bekerja sama secara terintegrasi, bukan bergerak sendiri-sendiri.
“Kita adalah satu tim negara. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait sangat penting agar program ini berjalan lancar,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Komisi II DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani berbagai persoalan seperti penertiban Hak Guna Usaha (HGU) dan konflik lahan di Sumatera Selatan maupun daerah lain di Indonesia.
Ahmad optimistis, dengan sinergi antarinstansi dan dukungan kebijakan yang baik, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih besar di bawah kepemimpinan presiden, gubernur, dan bupati yang baru. “Kita melangkah bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.- ***
