KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan proyek strategis nasional berupa pembangunan tanggul laut sepanjang 535 kilometer di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek besar ini digagas untuk melindungi sekitar 50 juta warga yang kini menghadapi ancaman nyata akibat kenaikan permukaan air laut.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Senin (20/10/2025)—tepat satu tahun masa kepemimpinan Prabowo–Gibran—Presiden menyampaikan,
“Dan bila perlu di tempat lain. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tangguh laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk.”
Prabowo menekankan bahwa dampak perubahan iklim semakin terasa nyata, di mana permukaan air laut meningkat hingga 5 cm setiap tahun, mengancam pusat industri, ekonomi, dan pertanian nasional yang banyak berlokasi di Pantura.
“Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini, ini juga kalau tidak salah industri kita ada di pantai utara Jawa itu,” terangnya.
Selain itu, ribuan hektare lahan pertanian produktif juga terancam tenggelam jika proyek tanggul laut tidak segera direalisasikan. Prabowo menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga rakyat serta aset penting bangsa.
“Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga di situ harus kita selamatkan. Saudara-saudara saya kira itu capean-capean yang saya sampaikan. Dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa kita berada di jalan yang benar,” urainya.
Presiden juga mengingatkan pentingnya niat baik dan filosofi dasar pemerintahan dalam setiap kebijakan.
“Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama, awalnya harus dari niat. Niat kita harus baik, niat kita sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat dari rakyat,” jelasnya.
Ia menutup pidatonya dengan pesan kuat tentang tanggung jawab pemimpin untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman.
“Kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar,” pungkasnya. (*)
