KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prabowo merencanakan pengalokasian anggaran sebesar Rp1.376,9 triliun pada tahun 2026 untuk mendanai berbagai program prioritas pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun anggaran berasal dari pemerintah pusat, pelaksanaannya dilakukan di tingkat daerah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
“Program prioritas pemerintah yang sebanyak Rp 1.376,9 triliun ini sebetulnya namanya pemerintah pusat tapi itu langsung dilaksanakan di daerah,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jumat 22 Agustus 2025.
Ia menambahkan, sebagian program merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, hingga iuran Jaminan Kesehatan. Program cek kesehatan gratis yang dimulai pada 2025 juga tetap dilanjutkan.
“Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH, PIP, Kartu Sembako, iuran Jaminan Kesehatan itu sudah ada di dalam ongoing. Cek Kesehatan Gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan,” imbuhnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi dan revitalisasi sekolah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga digelontorkan dengan anggaran Rp335 triliun bagi murid, ibu-ibu, dan anak balita.
“Ini juga langsung pelaksanaannya di daerah untuk masyarakat di daerah baik itu murid maupun ibu-ibu dan anak-anak balita,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, ada dana Rp27,9 triliun untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda.
“Sekolah Rakyat walaupun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial itu juga untuk anak-anak di daerah. Sekolah Unggulan Garuda juga sama, dirasakan di berbagai daerah di Indonesia,” ungkapnya.
Tak hanya sektor pendidikan dan sosial, alokasi besar juga ditujukan untuk subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun, subsidi pupuk, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS senilai Rp63,5 triliun.
“Di dalam ini juga termasuk tunjangan profesi guru yang bukan merupakan ASN. Mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen sebanyak Rp63,5 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Secara terperinci, anggaran Rp1.376,9 triliun itu mencakup PKH Rp28,7 triliun, PIP dan beasiswa Rp63,6 triliun, Kartu Sembako Rp43,8 triliun, serta pembangunan infrastruktur.
