KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin konstitusi, namun pelaksanaannya harus damai, tanpa kekerasan, dan tidak merusak fasilitas umum.
Dalam pernyataannya di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Prabowo menyebut pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sesuai International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, ia menekankan bahwa aksi yang berujung anarkis, seperti perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga mengancam keselamatan rakyat, adalah pelanggaran hukum yang wajib ditindak.
Kepada aparat keamanan, Prabowo berpesan agar selalu melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibiayai rakyat, dan menegakkan hukum secara tegas. Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihormati serta akan dicatat dan ditindaklanjuti pemerintah.
Sebagai respons atas gelombang protes belakangan ini, Prabowo mengumumkan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk penghapusan sebagian tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu, pimpinan DPR bersama pimpinan partai politik telah mencabut status keanggotaan sejumlah anggota DPR yang dianggap menimbulkan kegaduhan publik, efektif berlaku 1 September 2025.
Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak masyarakat menjaga persatuan nasional dan menolak provokasi yang bisa memecah belah bangsa. “Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari suarakan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan. Semangat dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga Tanah Air,” pungkasnya.
