KITAINDONESIASATU.COM– Kebijakan baru yang diberlakukan Amerika Serikat, yakni tarif impor 32 persen untuk produk asal Indonesia, kini mengancam keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Bogor.
Merespons hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pun tak tinggal diam dan menegaskan perlunya tindakan cepat dan strategis untuk melindungi para pelaku usaha, terutama yang sudah menembus pasar internasional.
Dedi Mulyono, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan tarif ini berpotensi merugikan UMKM yang tengah berkembang pesat, termasuk 65 pelaku UMKM Bogor yang sudah sukses mengekspor produk mereka ke luar negeri.
“Kami harus sigap. Jika kebijakan ini dibiarkan begitu saja, kita akan kehilangan UMKM yang sudah berjuang keras untuk menembus pasar ekspor,” ujarnya dalam pertemuan dengan wartawan pada Selasa 8 April 2025.
Pada tahun 2023, Kota Bogor mencatatkan lebih dari 78.000 UMKM yang aktif, dengan total ekspor mencapai USD 8.530.259,50. Produk unggulan seperti tempe, keripik, keramik, dan alas kaki kini menghadapi tantangan besar akibat kebijakan tarif yang baru diberlakukan.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini khawatir, tanpa langkah antisipasi, UMKM ini bisa terpaksa menutup usahanya, yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran.
“Saya khawatir dampak kebijakan ini akan lebih jauh merugikan. Jika UMKM terpaksa tutup, kita akan menghadapi lonjakan pengangguran. Jangan sampai kita terlambat bergerak,” lanjut Dedi dengan nada serius.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus segera mempercepat langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah mendorong diversifikasi pasar ekspor UMKM ke negara-negara lain selain Amerika Serikat, seperti ASEAN, Timur Tengah, dan Eropa.
“Kita juga harus memperkuat UMKM dengan pelatihan dan pendampingan agar kualitas produk mereka tetap terjaga, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jaringan pasar global,” ungkap Dedi.
