KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah bakal segera membahas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta pada Rabu (29/10/2025) malam.
Airlangga menegaskan bahwa isu pendanaan dan beban utang proyek Whoosh menjadi sorotan penting pemerintah, terlebih setelah muncul perbedaan pandangan antar lembaga mengenai cara pelunasannya. “Polemik utang Whoosh akan dibahas khusus dengan Presiden. Akan ada rapat terbatas khusus membahas hal itu,” ujar Airlangga. Namun, ia belum merinci jadwal maupun daftar pejabat yang akan hadir dalam rapat tersebut. “Itu nanti dibahas khusus,” tambahnya.
Kontroversi soal utang proyek kereta cepat kembali ramai setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk menutup kewajiban tersebut. Menurutnya, beban pembayaran harus ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak pembiayaan terkait, bukan oleh negara.
“APBN tidak bisa terus-menerus menanggung utang proyek. Proyek Whoosh harus dikelola secara bisnis oleh BPI dan PT KCIC,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang dikenal sebagai penggagas proyek tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kereta cepat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung.
“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek kemacetannya parah, termasuk Bandung kemacetannya parah,” kata Jokowi di Solo (27/10/2025).
Senada dengan Jokowi, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menilai proyek ini membawa manfaat besar bagi masyarakat.
“Itu kan kajian sudah dilakukan… Whoosh itu sudah berguna kok, berguna buat masyarakat,” ujar Budi Arie.
Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud Md menyebut adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut yang menurutnya layak diselidiki oleh KPK. (*)
