Pj Gubernur DKI Jakarta Gelar Pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Bahas Pilkada

… lanjutan pj Gubernur DKI Jakarta

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga menegaskan, akan ada sanksi tegas apabila ASN tidak menjaga netralitas selama masa Pilkada. 

“Tentu saja terkait dengan ASN yang melanggar akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami serahkan seperti itu, karena sudah ada ketentuannya, bagaimana ASN harus bersikap untuk melambangkan netralitas dalam Pilkada ini,” tegasnya.

Sementara itu, Fahmi Zikrillah selaku Komisioner KPU DKI Jakarta menjelaskan, saat ini sedang dalam proses kesiapan logistik dan pendistribusiannya. Penyaluran surat suara kini sudah sampai di masing-masing KPU, baik Kota dan Kabupaten.

“Kemudian, terkait dengan bagaimana nanti persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), jumlahnya sebanyak 133 ribu orang yang akan di lantik pada 7 November mendatang. Kami juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas fasilitas dan dukungan yang di berikan oleh Pemprov DKI Jakarta,” tutur Fahmi. 

Di sisi lain, Munandar Nugraha selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta turut menyoroti netralitas ASN. Menurutnya, hal tersebut merupakan catatan penting dalam penyelenggaraan Pilkada. 

“Catatan penting dari Bawaslu RI terkait dengan netralitas ASN juga sudah kami sampaikan dan Pj. Gubernur sangat mendukung untuk terselenggaranya hal itu. Kita sudah kuatkan komitmen. Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa clear netralitasnya,” ujarnya. (Aldi)