News

Ketika Pekerja Terus Disalahkan, Publik Melihat Negara Belum Hadir Menyiapkan Sistem Ketenagakerjaan

×

Ketika Pekerja Terus Disalahkan, Publik Melihat Negara Belum Hadir Menyiapkan Sistem Ketenagakerjaan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Pekerja di Indonesia
Ilustrasi Pekerja di Indonesia

Fleksibilitas = Ketidakpastian Kerja

Di sisi lain, fleksibilitas pasar kerja yang sering digaungkan sebagai solusi justru memunculkan kegelisahan baru. Bagi publik, fleksibilitas kerap dimaknai sebagai ketidakpastian kerja. Hubungan kerja yang tidak stabil, minim jaminan sosial, dan pendapatan yang tidak menentu menjadi realitas yang semakin umum, terutama di sektor informal dan ekonomi digital.

Seorang sosiolog ketenagakerjaan menilai kondisi ini berisiko menciptakan generasi pekerja rentan. “Ketika fleksibilitas tidak diimbangi perlindungan, yang terjadi adalah normalisasi ketidakpastian,” ujarnya. Publik melihat bahwa kebijakan ketenagakerjaan terlalu sering berpihak pada efisiensi ekonomi, sementara aspek keadilan sosial terpinggirkan.

Isu bonus demografi juga menjadi sorotan masyarakat. Publik kerap mendengar bahwa jumlah usia produktif yang besar merupakan peluang emas. Namun di lapangan, peluang tersebut belum sepenuhnya dirasakan. Tanpa penciptaan lapangan kerja yang layak dan sistem pelatihan yang kuat, bonus demografi justru dikhawatirkan berubah menjadi beban sosial.

Ekonom pembangunan mengingatkan bahwa bonus demografi bukanlah jaminan otomatis. “Jumlah tenaga kerja yang besar hanya akan menjadi keuntungan jika negara mampu mengelolanya melalui kebijakan pendidikan, pelatihan, dan penciptaan kerja yang terintegrasi,” ujarnya. Pandangan ini sejalan dengan kegelisahan publik yang melihat ketidaksiapan sistem sebagai ancaman jangka panjang.

Baca Juga  Siapa Afriansyah Noor yang Baru Dilantik jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan? Gantikan Immanuel Ebenezer

Dari sudut pandang publik, negara seharusnya hadir lebih aktif sebagai penjamin keadilan di pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar atau kemampuan individu. Negara perlu memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pekerjaan yang layak.

Lebih dari itu, publik juga menuntut agar suara pekerja dilibatkan secara nyata dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan yang lahir tanpa mendengar pengalaman langsung pekerja berisiko tidak menyentuh persoalan di lapangan. Ketenagakerjaan bukan sekadar angka statistik, melainkan soal martabat dan keberlanjutan hidup jutaan keluarga.

Baca Juga  Asyik ! 2,45 Juta Pekerja Telah Terima BSU Rp600 Ribu

Selama narasi menyalahkan pekerja terus dipelihara, publik meyakini bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak akan pernah tuntas. Yang dibutuhkan adalah keberanian negara untuk mengakui kelemahan sistem dan melakukan pembenahan menyeluruh. Tanpa perubahan arah kebijakan yang jelas dan berpihak, dunia kerja akan terus berjalan dalam ketidakpastian, sementara beban terus ditanggung oleh mereka yang paling rentan.

(BiiHann ^^)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *