KITAINDONESIASATU.COM – Sudah dua minggu sejak Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, memicu kontroversi melalui komentarnya mengenai tragedi rudapaksa massal yang terjadi pada Mei 1998. Dalam wawancara program penulisan ulang sejarah Indonesia pada 10 Juni 2025, Fadli mempertanyakan keberadaan bukti konkret atas kekerasan seksual yang menimpa perempuan Tionghoa saat kerusuhan tersebut. Ia bahkan menyebut peristiwa itu hanya sebatas “rumor”, yang kemudian mengundang reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat.
Meski sempat membuat utas klarifikasi di akun X @fadlizon, Fadli tidak menyampaikan permintaan maaf. Sebaliknya, ia justru memperdebatkan penggunaan kata “massal” dalam konteks tragedi Mei 1998.
Tanggapan ini memicu gerakan sosial. Pada 22 Juni 2025, organisasi Suluh Pergerakan meluncurkan petisi online yang menyerukan pencopotan Fadli Zon dari jabatan Menteri Kebudayaan. Petisi yang dibagikan lewat akun X @suluhpergerakan dengan tautan change.org/pecatfadlizon itu telah ditandatangani lebih dari 1.900 orang sejak dibuat pada 21 Juni 2025.
Dalam deskripsi petisinya, Suluh Pergerakan mengecam pernyataan Fadli yang mereka anggap tidak layak diucapkan oleh seorang pejabat negara. Mereka juga menyerukan penghentian revisi sejarah yang berpotensi menafikan tragedi pemerkosaan massal Mei 1998.
Pada 23 Juni 2025, Suluh Pergerakan mengunggah sejumlah poster berjudul “Tuan Fadli Zon, mengapa itu disebut perkosaan massal?” sebagai bentuk respons terhadap klarifikasi Fadli yang mempertanyakan penggunaan istilah tersebut dalam tragedi kemanusiaan itu.
