Pada Sabtu (1/2), Pj. Gubernur Teguh akan mengunjungi Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, untuk menghadiri kegiatan tanam padi bersama serta menyerahkan sarana pertanian kepada petani.
Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menambahkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).
“Pada 2025, Pemprov DKI Jakarta menargetkan contract farming di lahan seluas 8.630 hektar dan on farming di 800 hektar. Kami telah bekerja sama dengan UD Sahabat Tani untuk contract farming di 800 hektar, mendampingi budidaya, dan menyerap hasil panen dengan harga pasar. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik mengenai pangan,” jelas Suharini.
Marulina Dewi, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, juga menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas mereka.
Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya telah bermitra dengan UD Sahabat Tani untuk melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar.
“Sebagai dukungan bagi petani binaan, PT Food Station juga menyerahkan bantuan alat pertanian serta bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat sinergi antara DKI Jakarta dan Jawa Timur, serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah,” tambah Marulina.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan memerlukan pasar untuk produk pangan agar tidak terjadi oversupply. “Kerja sama antardaerah sangat penting untuk mengendalikan inflasi dengan baik. Kerja sama dengan daerah lain, seperti Jakarta, menjadi solusi untuk mengelola surplus pangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa adendum yang diterapkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan stok pangan di lapangan, sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi di daerah.
